EVALUASI PROGRAM DAN SISTEM SURVEILANS

MONITORING KONTROL RUTIN PASIEN HIPERTENSI

Transisi epidemiologi global menunjukkan bahwa Penyakit Tidak Menular (PTM) telah menjadi tantangan kesehatan masyarakat paling dominan pada abad ke-21 dan merupakan penyebab utama kematian secara global (Piovani et al., 2022; WHO, 2025a; Zhou et al., 2021). Pada tahun 2021, PTM menyebabkan sekitar 43 juta kematian atau 75% dari total kematian non-pandemi, termasuk 18 juta kematian prematur sebelum usia 70 tahun (WHO, 2025b). Beban ini diproyeksikan terus meningkat hingga 55 juta kematian per tahun pada 2030 jika tidak dilakukan intervensi yang efektif (WHO, 2022a).

Di antara PTM, penyakit kardiovaskular merupakan kontributor terbesar, dengan hipertensi sebagai determinan utama yang berkontribusi terhadap sekitar 25% kematian akibat PTM secara global (Fuchs & Whelton, 2020; McEvoy et al., 2024; WHO, 2025b). Situasi tersebut tercermin di Indonesia, dimana prevalensi hipertensi nasional pada penduduk usia ≥18 tahun mencapai 30,8% berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2023. Hipertensi menjadi faktor risiko utama penyumbang Disability-Adjusted Life Years (DALYs) selama satu dekade terakhir, dengan kontribusi sebesar 10,2% terhadap total kematian dan 22,2% terhadap disabilitas (IHME, 2024).

Di tingkat regional, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki prevalensi hipertensi sebesar 31,8%, dengan estimasi 180.389 penderita usia ≥15 tahun pada tahun 2024 (Dinas Kesehatan DIY, 2025). Kabupaten Kulon Progo menunjukkan tren peningkatan kasus hipertensi dari 22.624 kasus pada tahun 2020 menjadi 31.042 kasus dengan 526 kematian pada tahun 2024, menjadikan hipertensi sebagai penyakit terbanyak selama lima tahun berturut-turut (Dinas Kesehatan Kulon Progo, 2025).

Meskipun beban hipertensi sangat besar, pengendaliannya masih menghadapi tantangan serius akibat kegagalan cascade of care. Secara global, hanya 54% penderita hipertensi yang terdiagnosis, 42% yang mendapatkan pengobatan, dan hanya 21% yang mencapai tekanan darah terkontrol (WHO, 2023). Di Indonesia, proporsi diagnosis, kunjungan ulang, dan hipertensi terkontrol masih sangat rendah, bahkan pada pasien yang telah terdiagnosis secara klinis, hanya 18,9% yang mencapai kondisi terkontrol (Kementerian Kesehatan RI, 2023). Kondisi ini juga terjadi di Kabupaten Kulon Progo, dimana dari estimasi 141.508 penderita hipertensi, hanya sekitar 3% yang mencapai status hipertensi terkontrol pada tahun 2024, jauh di bawah rerata DIY dan nasional (Dinas Kesehatan DIY, 2025).

Berdasarkan data-data yang dikemukakan diatas, Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta melaksanakan kegiatan Evaluasi Program dan Sistem Surveilans - Monitoring Kontrol Rutin Pasien Hipertensi di seluruh Puskesmas di Kabupaten Kulon Progo.

GAMBARAN PELAYANAN PADA PENDERITA HIPERTENSI

DI PUSKESMAS PANJATAN II

1. Alur pelayanan pasien hipertensi

2. Kegiatan peningkatan pelayanan kepada penderita hipertensi

Upaya peningkatan pelayanan kesehatan untuk pengelolaan penyakit hipertensi yang dilaksanakan adalah :

1. Pelatihan Protokol Hipertensi pada Mei 2025 oleh Dinas Kesehatan Provinsi DIY (peserta 1 dokter dan 1 perawat)
2. Sosialisasi hasil pelatihan protokol hipertensi kepada karyawan Puskesmas Panjatan II pada Selasa, 3 Juni 2025
3. Inisiasi protokol hipertensi untuk pasien baru pada 5 Juni 2025 .
4. Obat hipertensi jenis baru berupa sediaan Lisinopril pada Juli 2025.

3. Kelompok Pelayanan Kesehatan Pada Pasien Hipertensi

Beberapa kelompok pelayanan kesehatan pasien hipertensi di Puskesmas Panjatan II adalah sebagai berikut:

1. 1 Kelompok Prolanis Hipertensi dalam Gedung Puskesmas
2. 1 Kelompok Prolanis Hipertensi luar Gedung Puskesmas
3. 1 Lokasi Dalam Gedung Puskesmas (Hipertensi non prolanis dan non club)

Contoh jadwal Puskesmas Keliling Hipertensi dapat dilihat pada table di bawah ini:

4. Hambatan dan tantangan serta perbaikan

Dalam melaksanakan pelayanan pada penderita hipertensi baik di dalam gedung maupun di luar gedung, terdapat beberapa hambatan dan tantangan yaitu :

1. Kesadaran penderita hipertensi untuk berobat rutin hanya sebesar 80 % sehingga masih banyak yang belum berobat rutin. Oleh karena itu, Puskesmas harus terus melakukan edukasi pentingnya periksa dan minum obat hipertensi secara rutin. Selain edukasi akan pentingnya minum obat secara rutin, kegiatan kunjungan rumah pada penderita hipertensi yang tidak berobat juga dilakukan dan dijadwalkan bersamaan dengan kegiatan Puskesmas Keliling,
2. Kesadaran pasien untuk mengubah perilaku dalam rangka pengendalian faktor risiko terjadinya penyakit hipertensi masih perlu ditingkatkan. Perilaku yang dimaksud antara lain cek kesehatan, olah raga teratur, mengurangi konsumsi makanan yang terlalu asin, mengurangi makanan yang banyak mengandung pengawet, mengurangi makanan berlemak, minum air putih yang cukup, mengelola stress, perilaku merokok, dll
3. Terdapatnya perubahan bentuk dan kemasan obat

Beberapa pasien menghafal obat hipertensi dari warna bungkusnya, sehingga perlu dijelaskan bahwa bentuk dan kemasan obat hipertensi sering berubah. Oleh sebab itu untuk mencegah kesalahan minum obat diperlukan edukasi penggunaan obat berdasarkan jenisnya

1. Dukungan kader terbatas karena tidak ada honor kader dari Puskesmas maupun kalurahan. Kader yang mendapatkan honor dari kegiatan Program Pengendalian Penyakit Kronis (Prolanis) Hipertensi yaitu kader dari Kalurahan Bojong dan Bugel sedangkan 2 kalurahan lainnya tidak mendapatkan honor.
2. Banyaknya aplikasi untuk entri data hipertensi sehingga entri dilakukan berulang-ulang dan membutuhkan waktu lama. Sistem informasi tentang penyakit hipertensi yang diharapkan di Puskesmas adalah satu pintu, yaitu sistem informasi yang dapat mengakomodasi sekali entri namun dapat dibridging untuk semua laporan. Sistem Informasi Puskesmas (SIMPUS) diharapkan dapat memfasilitasi berbagai macam laporan dengan sekali input.
3. Simpus luar gedung Puskesmas belum bisa digunakan karena belum ada laptop/tablet yang dapat digunakan. Oleh karena itu, rencana pembelian laptop/ tablet khusus kegiatan Puskesmas Keliling dimasukkan pada Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) dengan menggunakan anggaran operasional BLUD.
4. Dashboard ILP Hipertensi masih baru (beberapa bulan yang lalu digunakan), dan belum sesuai dengan jumlah pasien hipertensi yang terregistrasi.
5. Jumlah obat hipertensi di gudang farmasi terbatas, sehingga sebagian belanja obat dari anggaran operasional BLUD.
6. Keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di Puskesmas yang menyebabkan petugas khusus untuk pelaksanaan protokol hipertensi belum ada. Pemegang program protocol hipertensi masih jadi satu dengan pemegang program pencegahan penyakit tidak menular yang banyak mengerjakan berbagai macam laporan hipertensi.

1. Elisa Sinaga (ADINKES), Ummul Khoir, SKM, MPH, (Diskes DIY), Dewi Ratnawati, SKM, MPH, (Diskes Kulon Progo, dr. Candra Safitri (Puskesmas Panjatan II) - Evaluasi Program Dan Sistem Surveilans Monitoring Kontrol Rutin Pasien Hipertensi - 2 Maret 2026